BAB
I
PENDAHULUAN
Kemajuan suatu bangsa dapat
dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa
yang mampu untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa
tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pendidikan
dari semua sumber daya manusianya. Tak dapat dielakkan lagi, pendidikan
merupakan salah satu aspek yang memegang
peranan penting bagi kehidupan manusia. Terlebih, pendidikan merupakan salah satu
pilar pernting bagi peradaban sebuah bangsa. Pendidikan dan kemajuan bangsa
bagaikan dua sisi mata uang. Keberadaannya saling berkaitan dan tidak bisa
dipisahkan. Karena itulah, kemajuan sebuah bangsa, sejatinya tidak pernah lepas
dari peranan pendidikan.
Begitu pentingnya pendidikan untuk kemajuan sebuah
bangsa, tahun 1972 The International Comission for Education Development dari
Unesco sudah mengingatkan bangsa-bangsa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa, harus
dimulai dengan pendidikan sebab pendidikan adalah kunci. Tanpa kunci itu segala
usaha akan sia-sia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat
Negara-negara maju memberi prioritas tinggi akan pendidikan, mengadakan
modernnisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan, tidak segan-segan
mengadakan pembauran, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan secara
progrsif.
Apa yang dibutuhkan warga dari
sebuah system pendidikan? Bagi orang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang
dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas
memadai, dan biaya murah. jika bisa. Lalu selebihnya mungkin adalah lingkungan
yang kondusif, daya saing yang tinggi, serta segala aspek lain yang ada di luar
ruang sekolah.
Untuk itulah diperlukan
suatu kajian yang dapat dijadikan
sebagai salah satu gambaran arah konsep dan kebijakan pendidikan yang baik.
Salah satu caranya adalah dengan komparasi pendidikan di Indonesia dengan
pendidikan di negara yang mutu pendidikannya lebih baik.
Dalam makalah ini penyusun memcoba
membahas tentang gambaran umum pendidikan di Negara Inggris dan Cina.
BAB
II
SISTEM
PENDIDIKAN NEGARA INGGRIS DAN CINA
- SISTEM PENDIDIKAN NEGARA INGGRIS
A.
LATAR
BELAKANG
“The United Kingdom of Great Britain” lazim disingkat UK adalah nama
lain Inggris, yang terdiri dari Negara bagian England, Wales, Scotland, dan
Northern Ireland, jumlah penduduk
lebih dari 60,227 juta jiwa dengan luas
wilayah kira-kira 24,4 juta hektar.
Kekhawatiran pemerintah atas dampak
resesi ekonomi dan pengangguran yang tinggi di UK telah menuntut perubahan
sistem pendidikan agar mampu menurunkan tingkat pengangguran itu serta
meratakan jalan ke arah pemulihan perekonomian negara. Usaha ini kelihatan
antara lain pada sekolah-sekolah yang lebih menitik beratkan pada mempersiapkan
generasi muda untuk pasar kerja; perguruan tinggi berpartisipasi dalam
pengadaan latihan-latihan bagi anak-anak muda pengangguran, juga bagi
orang-orang dewasa. Pendidikan tinggi didorong memberikan prioritas pada
disiplin-disiplin ilmu yang teknologis yang penting bagi perekonomian negara.
Sejarah berdirinya lembaga
pendidikan di Inggris sudah mulai tercatat sejak akhir abad ke-6, yaitu dalam periode
sejarah Inggris Anglo-Saxon. Sekolah yang diperkirakan pertama berdiri
di Inggris adalah sebuah grammar school[1]
yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, England.[2]
Setiap negara bagian mempunyai Bagian Pendidikan yang bertanggung
jawab atas pendidikan, meskipun disebut nasional tapi dilaksanakan secara lokal
(national system, lokally administered).
Tugas sehari-hari dilaksanakan oleh petugas pendidik Lokal Education Authorities (LEAS) yang bertanggungjawab atas
pengangkatan guru, pembangunan gedung dan pengadaan buku serta peralatan
pendidikan. Kira-kira 56% dana mereka berasal dari pemerintah pusat, dan
sisanya berasal dari pajak kekayaan daerah setempat, perusahaan perdagangan,
dan pinjaman.
B.
TUJUAN
PENDIDIKAN
Oleh karena sifat sistem
pendidikannya yang desentralisasi serta tradisi tidak adanya campurtangan pemerintah
pusat dalam hampir semua aspek pendidikan, maka pernyataan mengenai apa peran
yang diharapkan dari sekolah jarang diungkapkan. Secara tentatif tujuan sekolah
(pendidikan) disebutkan sebagai berikut:
a)
Untuk
membantu anak-anak mengembangkan pikiran dan rasa ingin tahu; memberi mereka
kemampuan untuk bertanya dan berargumentasi secara rasional, serta
mengaplikasikannya dalam tugas;
b)
Untuk
menanamkan rasa penghargaan terhadap nilai-nilai moral, dan toleransi terhadap
suku-suku, agama lain, dan cara-cara hidup mereka;
c)
Membantu
anak-anak memahami dunia tempat kita tinggal, dan saling ketergantungan antar
bangsa;
d)
Untuk
membantu anak-anak menggunakan bahasa secara efektif dan imajinatif dalam
membaca, menulis dan berbicara.
e)
Untuk membantu anak-anak menghargai bagaimana
negara memperoleh dan mempertahankan standar kehidupan dan secara wajar
mendukung peran penting industri dan perdagangan dalam proses itu;
f)
Untuk
memberikan basis pengetahuan yang bersifat matematis, ilmiah dan teknik,
sehingga dengan itu anak-anak mampu mempelajari berbagai keterampilan yang
diperlukan dalam dunia kerja yang berubah sangat cepat;
g)
Untuk
mengajar anak-anak tentang keberhasilan manusia dalam seni dan ilmu
pengetahuan, dalam agama, dan dalam pencarian tatanan masyarakat yang lebih
berkeadilan sosial;
h)
Untuk
mendorong perkembangan anak-anak yang keadaan lingkungannya menghalangi
kemampuannya untuk belajar, jika perlu dengan menambah dana yang tersedia bagi
mereka.
Sistem pendidikan tinggi oleh
pemerintah diharapkan memegang tiga peran pengembangan ilmu, mengaplikasikannya
pada masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan mendidik SDM yang berketerampilan
tinggi. Akhir-akhir ini, peran ke empat juga sangat ditekankan, yaitu
pemutakhiran ilmu pengetahuan bagi orang-orang dewasa.
C.
STRUKTUR DAN JENIS PENDIDIKAN
Sistem pendidikan di
Inggris dibagi berdasarkan empat negara yang tergabung di dalamnya, yaitu England,
Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Setiap negara memiliki sistem terpisah di
bawah pemerintahan masing-masing: Pemerintah Inggris bertanggung jawab atas England,
selanjutnya Pemerintah Skotlandia, Pemerintah Wales dan Eksekutif Irlandia
Utara bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan negara masing-masing.[3]
1.
Pendidikan
Formal
Sistem pendidikan di
Inggris yang umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan umur:[4]
- Pendidikan
pra-primer (pre-primary education), usia 3-4 tahun
- Pendidikan primer
(primary education), usia 4-11 tahun
- Pendidikan
sekunder (secondary education), usia 11-16 tahun
- Pendidikan
lanjutan (further education), usia 16-18 tahun
·
Pendidikan tinggi (higher education), usia di atas 18 tahun
Bagi anak-anak yang berusia antara 5
dan 16 tahun, pendidikan itu adalah wajib di UK. Pendidikan yang dibiayai
pemerintah bagi anak-anak pada usia ini terstruktur dalam dua atau tiga jalur (tier):
1)
Sistem dua jalur (two-tier syistem)
·
Sekolah
dasar (primary school)
Sekolah dasar adalah untuk anak-anak
yang berusia antara 5-11 tahun, kecuali di Scotland dimana transfer dilakukan
pada usia 12 bukan 11 tahun; adakalanya, terbagi lagi dalam kelompok 5-7 tahun (infant
school) dan kelompok 7-11 tahun (junior school).
·
Sekolah
menengah pilihan atau tanpa pilihan (selective/nonselective secondary
school).
Sekolah ini adalah untuk anak-anak
yang berusia antara 11 dan 16 atau 18 tahun.
2)
Sistem
tiga jalur (three-tier system)
·
Sekolah
pertama (first school) adalah bagi anak-anak berusia 5-8 atau 9 tahun.
·
Sekolah
menengah (middle school) bagi anak berusia antara 8-12 atau 9-13 tahun.
·
Sekolah
tingkat atas (upper school), biasanya nonselektif, bagi anak-anak
berusia antara 12 atau 13-16 atau 18 tahun.
Sistem sekolah dengan dua jalur
adalah yang banyak dilaksanakan di UK; sistem tiga jalur dijumpai hanya di England
yang menampung kurang dari 15% dari seluruh murid. Sampai tahun 1965 kebanyakan
anak-anak di England dan Wales dites pada usia 11 tahun untuk mengetahui
kecocokannya memasuki sekolah yang berorientasi akademik, yaitu sekolah
menengah yang dikenal dengan grammar school. Anak-anak yang lain
memasuki sekolah yang dikenal dengan nama sekolah menengah modern (secondary-modern
school) yang kurikulumnya kurang berorientasi akademik. Tentu saja bagi
mereka yang menamatkan pendidikannya di sekolah ini lebih kecil peluang untuk
bisa mengikuti ujian negara pada usia 16 tahun, dan juga mereka kurang
memperoleh fasilitas apabila berkeinginan melanjutkan pendidikan setelah usia
16 tahun. Semenjak tahun 1965, didorong terutama oleh pemerintah partai buruh,
hampir semua “LEAS” lebih mengakui dan mnyukai sistem sekolah menengah yang
dapat menampung berbagai kemampuan, dan ini dikenal dengan sebagai sekolah
komprehensif (comprehensif school). Sebagian besar anak-anak berusia
11-16 tahun saat ini mendapat pendidikan di sekolah jenis ini.
Lembaga-lembaga keagamaan berperan
menyelenggarakan sekolah tingkat dasar dan menengah (sekolah sukarela),
pembiayaannya disediakan oleh “LEAS” atau pemerintah pusat, dan dianggap bagian
dari sekolah negeri. Pendidikan sektor swasta yang diselenggarakan oleh
pribadi-pribadi, perusahaan, atau badan-badan kemanusiaan tidaklah begitu
banyak, hanya kira-kira 5% saja anak-anak berusia 5-16 yang belajar di sekolah
swasta ini. Pendidikan khusus diadakan bagi anak-anak yang punya kelainan atau
cacat fisik atau mental, terutama diselenggarakan di sekolah-sekolah khusus, di
samping sekolah-sekolah reguler.
Anak-anak yang berusia melampaui
usia wajib belajar (16 tahun) dapat juga meneruskan pendidikannya di sekolahnya
sendiri dalam program “sixth form” dengan
tambahan waktu dua tahun, atau mereka boleh pindah ke lembaga lain seperti “sixth –form college”, yang menampung
secara penuh anak-anak usia 16-18 tahun, ke “Tertiary College”, “College
of Further Education”, atau ke “Technical College”, baik secara full-time maupun part-time.
Pendidikan bagi anak-anak yang telah
tamat dari pendidikan dasar menengah dapat dikelompokkan dalam dua kategori,
pertama, “Non Advanced Furher Education” (NAFE) untuk yang tidak akan
meneruskan kependidikan tinggi, tetapi dipersiapkan mengambil General
Certificate Of Education (GCE) tingkat advanced (A); dan kategori
kedua, pendidikan tinggi yang otonom yang diselenggarakan dengan dana
pemerintah, dan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh “LEAS” yang sebagian
dikenal dengan politeknik (di Scotland, ada 14 perguruan tinggi yang langsung
dibiayai oleh pemerintah pusat). Banyak “LEAS” yang menyelenggarakan kedua
jenis pendidikan ini. Universitas dan politeknik adalah pusat pendidikan untuk
memperoleh titel dan penelitian; politeknik kuat dalam pendidikan “part
time” dan melayani terutama mahasiswa berusia 21 tahun keatas. Titel
pertama yang diberikan oleh sistem pendidikan di UK menuntut tiga tahun kuliah bahkan
sebagian program menuntut 4 tahun atau lebih.
2.
Pendidikan
nonformal
Berbagai program untuk orang dewasa
dan Continuing Education diselenggarakan oleh “LEAS.” jurusan-jurusan
ekstra universitas, dan badan-badan tertentu seperti Asosiasi Pendidikan Para
Pegawai. Pada umumnya kuliah-kuliah diselenggarakan “part-time” (siang
atau malam).
Universitas terbuka (Open
University, OU) tergolong pendidikan nonformal yang mampu menawarkan
program akademik dengan berbagai gelar. Perkuliahan sebagian besar dilakukan
dirumah melalui korespondensi, televisi dan radio. Tidak diperlukan kualifikasi
akademik formal untuk mendaftar diuniversitas ini, dan gelar diberikan atas
atas jumlah kredit yang diperoleh dengan sukses pada setiap fase perkuliahan .
Pelayanan terhadap generasi muda
diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan sosial secara informal
pada waktu-waktu senggang sambil membina perkembangan bakat mereka.
D.
MANAJEMEN
PENDIDIKAN
1.
Kurikulum dan
Metode Pengajaran
Tidak ada kurikulum yang ditentukan
secara nasional, akan tetapi badan-badan yang mengurus ujian serta yang
mengawasi General Certificate of
Education menghendaki kesamaan kurikulum pada tingkat sekolah menengah
setiap daerah. Dalam prakteknya, tanggung jawab atas kurikulum sekolah-sekolah
negeri terletak pada guru-guru sendiri walaupun “LEAS” juga bertanggung jawab
secara umum.
Inspektur Pendidikan (Her Majesty’s Inspectors of Schools, HMIS) bertanggung
jawab kepada Menteri Pendidikan atas pengawasannya terhadap sekolah negeri dan
swasta, memeriksa dan melaporkannya, serta memberikan saran dan nasihat kepada
sekolah dan “LEAS” termasuk ke pemerintah. Di samping itu, “LEAS” juga
mempunyai inspektur, penasihat dan perencana-perencana sendiri untuk membantu
sekolah yang berada di bawah wewenangnya, dan “LEAS” juga membentuk pusat
pertemuan guru-guru sebagai tempat bagi mereka untuk bekerja menyusun dan
mengembangkan kurikulum serta kegiatan inservice
training.
Bahan pelajaran diadakan oleh
berbagai lembaga atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah termasuk
lembaga percetakan, guru-guru serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Di
England dan Wales, Dewan Kurikulum dan Ujian-ujian Sekolah (Council of Curriculum and Examinations), serta
lembaga masyarakat yang punya perhatian terhadap pendidikan mengembangkan dan
menilai bahan-bahan sesuai kurikulum, metode mengajar, dan ujian untuk sekolah
dasar dan menengah. Badan ini telah banyak menerbitkan booklet dan laporan, tentang kemampuan membaca, menulis dan
matematik murid dan banyak lagi yang harus dilakukan agar membaca, menulis dan
matematik bisa lebih diaplikasikan secara efektif, kecuali pendidikan olahraga
dan musik; pendidikan geografi, sejarah dan sains sama sekali masih lemah.
Mengenai pendidikan menengah di
England ditemukan hal-hal yang menyenangkan, dilaporkan pula bahwa terhadap
ketidakseimbangan berbagai fasilitas antara sekolah. Banyak ditemukan
kekurangan dalam hal fasilitas bidang sains, dan perpustakaan. Di bidang sains
ditemukan cukup banyak anak yang DO pada
usia 14 tahun, dan hanya mengambil satu mata pelajaran sains. Dalam laporan itu
disarankan kurikulum yang lebih rasional, dan struktur yang lebih sederhana
dengan pilihan yang lebih terbatas.
2.
Ujian dan
Sertifikasi
Kemajuan melalui sekolah tergantung
terutama pada umur bukan pada keterampilan sebagai hasil belajar, tidak ada sistem
kelas. Pada umumnya anak-anak bergerak pindah dalam sistem bersama-sama dalam
kelompok anak yang sebaya.
Sistem pendidikan di Inggris tidak
ada ujian akhir, tetapi murid-murid pada tingkat sekolah menengah boleh
mengambil berbagai mata pelajaran untuk memperoleh Sertifikat Pendidikan
Menengah (Certificate in Secondary
Education, CSE), atau sertifikat yang lebih menuntut kemampuan akademik,
yaitu GCE (General Certificate of
Education) pada level ‘O’, keduanya biasanya diambil oleh anak-anak pada
usia 16 tahun. Nilai C pada GCE-‘O’ level dan nilai tertinggi pada CSE diakui
mempunyai standar yang sama, dan nilai ini memenuhi syarat untuk memasuki
pendidikan yang lebih tinggi. Di England ujian GCE diselenggarakan oleh delapan
badan independen, yang hampir semuanya terkait dengna universitas; ujian CSE
dikontrol oleh 14 dewan pendidikan regional. (Di Scotland yang sama dengan
GCE-‘O’ level adalah “Ordinary grade of
the Scottish Certificate of Education (SCE); tidak ada ujian yang selevel
dengna CSE).
Ujian GCE-‘A’ level (Advanced) biasanya diambil oleh
murid-murid tiga sampai empat mata pelajaran dua tahun sesudah GCE’O’ dan itu
merupakan standar memasuki pendidikan tinggi dan berbagai latihan profesional.
Di Scotland, nilai SCE’H’ (High)
menuntut satu pendidikan tambahan sesudah SCE-‘O’ sehingga memungkinkan
murid-murid menyelesaikan lima atau enam mata pelajaran lagi, yang dengan
sistem GCE-‘A’ hal itu tidak bisa dilakukan.
3.
Otorita
Setiap sekolah di Inggris mempunyai
Dewan Sekolah yang terdiri dari orang biasa, yang mengadakan pertemuan tiga
kali setahun. Akan tetapi, keputusan-keputusan penting kebanyakan dibuat oleh
guru-guru yang profesional, khususnya guru kepala, atau oleh ‘LEAS’, dan mereka
sangat berpengaruh dalam mengangkat pegawai tetap sekolah.
Masalah-masalah yang berkaitan
dengan kurikulum sekolah atau metode mengajar diserahkan kepada kebijaksanaan
guru. Pimpinan setempat lebih banyak memikirkan sumber daya yang lebih bersifat
umum seperti staf, gedung, peralatan, konsumsi, dan kurikulum dalam pengertian
luas.
Selain di Scotland, di Inggris tidak
ada struktur yang mengurus administrasi umum pendidikan di tingkat regional,
walaupun di England ada dewan regional untuk urusan ujian sekolah menengah dan
pendidikan lanjutan (further education).
Politeknik dan akademi yang berada
di bawah ‘LEAS’ mempunyai badan pendidikan yang punya kebebasan mengurusi
masalahnya, sedangkan Universitas menerima dana dari pemerintah secara tidak
langsung melalui badan-badan ketiga, melalui Komisi Bantuan Universitas (University Grants Committee, UGC). Dana
khusus untuk pendidikan/pelatihan para penganggur disediakan oleh Departemen
Ketenagakerjaan.
4.
Personalia
Penyiapan tenaga kependidikan di Inggris
dilakukan dengan tertib dan berkembang sesuai kebutuhan pelaksanaan pendidikan.
Ada tiga cara memperoleh kualifikasi menjadi guru di Inggris:
- Kuliah tiga tahun untuk memperoleh
Sertifikat Pendidikan (nongraduated
Certificate of Education); sistem ini mulai dihapus;
- Kuliah 3 sampai 4 tahun untuk mendapat
gelar Sarjana Muda Pendidikan (Bachelor
of Education);
- Kuliah tingkat pascasarjana bagi yang
memiliki gelar pertama nonkependidikan.
- Mulai tahun 1984, untuk memasuki lapangan
pekerjaan guru hanya melalu jalur pascasarjana, di samping kompetensi
keahlian matematika dan bahasa Inggris dalam standar GCE-‘O’ sangat
diharapkan.
Selama
ada pendidikan guru-guru dapat mengambil spesialisasi dalam bidang-bidang
tertentu atau dalam tingkat, misalnya, sekolah dasar atau sekolah menengah. Di
Scotland, guru – guru hanya boleh mengajar pada level yang sesuai dengan
kualifikasinya. Tidak ada kualifikasi mengajar formal yang dituntut bagi guru
yang mengajar di pendidikan lanjutan (futher education) dan pendidikan
tinggi.
5.
Penelitian Pendidikan
Penelitian dalam bidang pendidikan
di Inggris dimulai lebih dari seabad
yang lalu. Para pejabat ini merasa perlu dan memberikan perhatian besar
terhadap pengkajian yang sistematis tentang pendidikan dengan pendekatan ilmiah
atas pengkajian yang difokuskan pada
psikologi, sejarah, dan studi perbandingan. Selanjutnya berkembang
penelitian dalam bidang tes mental dan
perkembangan anak yang memberikan pengaruh penting terhadap praktek-praktek
pendidikan secara luas.
Penelitian pendidikan berdampak pula
terhadap sistem pendidikan umumnya pada masa pembangunan pascaperang sesudah
1945, dengan mendirikan Yayasan Penelitian Pendidikan Nasional (National Foundation for Educational Research,
NFER) tahun 1974 dengan bantuan dana dari ‘LEAS’.
Penelitian pendidikan dalam
perkembangannya mengambil banyak displin ilmu seperti ilmu jiwa, falsafat,
sejarah dan sosiologi. Thuless dan Wiseman mengungkapkan bahwa sampai tahun
1968 lebih dari 20 bidang studi yang sudah diteliti, dan “The Register of
Educational Research in the United Kingdom” memuat 2000 proyek penelitian
yang telah dilaksanakan oleh 240 lembaga.
Sumber dana penelitian pendidikan
yang terbesar adalah Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Department of
Education and Science) memberikan prioritas pada penelitian yang berkaitan
dengan kebijakan (policy–related). Proyek–proyek penelitian yang
didukung dalam tahun 1982 mencakup delapan bidang utama : prasekolah,
performansi murid, anak-anak dengan kebutuhan khusus (termasuk learning
difficulties, the handicapped dan minoritas etnis), transisi dari sekolah
ke pekerjaan, kurikulum, pendidikan, guru, manajemen pendidikan, dan pendidikan
tinggi.
6.
Pendanaan
Belanja pendidikan dan ilmu
pengetahuan tahun 1990 kurang lebih 14.1%. Jumlah ini kira-kira 4,5% dari Gross
Domestic Product (GDP). Pemerintah menganggarkan sebagian besar pembiayaan pendidikan, yang dibelanjakan oleh
LEAS. Sebesar 17,272 juta Pounds Sterling yaitu 83% : 17%. Bagian tersebar
pengeluaran sekolah adalah untuk gaji guru-guru, 70% dari belanja keseluruhan.
Politeknik yang sekarang menjadi universitas serta sekolah tinggi lainnya
menerima anggaran belanjanya melalui Polytechnics
and College Funding Council (PCFC). Untuk universitas dan badan-badan
penelitian disalurkan melalui University
Funding Council (UFC). Dana untuk biaya pendidikan guru disalurkan melalui
program LEA dan digunakan menurut prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tersedia dana untuk pendidikan guru-guru yang bertugas mengajar para imigran.
Seluruh biaya Departemen Pendidikan
dan LEAS dibagi sebagai berikut: Sekolah dasar dan menengah 61%, pendidikan
tinggi 29%, pusat penelitian 4%, Administrasi 6%. LEAS juga menerima dana dari
sumber lain, sekitar 50% dari dana itu digunakan sendiri oleh LEAS untuk
pendidikan di wilayahnya.
E.
REFORMASI DAN ISU-ISU PENDIDIKAN DI
INGGRIS
Perdana Menteri Inggris sangat
mewarnai kebijakan-kebijakannya termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan.
Berikut ini adalah sekilas mengenai isu-isu pokok yang menjadi tantangan.
1.
Kekurangan sumber dana; walaupun
sumber-sumber baru untuk meningkatkan dana pendidikan dapat diusahakan, namun
itu tidak akan mencukupi untuk mencegah menurunnya performansi murid dan
kualitas pendidikan.
2.
Perubahan demografis; sebagai akibat dari
menurunnya angka kelahiran, dampaknya akan dirasakan oleh pendidikan menengah,
pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Beberapa institusi pendidikan
terpaksa ditutup untuk digabungkan untuk mencegah biaya tinggi karena akan
sangat banyak jumlahnya institusi kecil dengan jumlah murid yang sangat
sedikit.
3.
Kurikulum; dengan menurunnya jumlah murid
di tingkat pendidikan menengah,, sejumlah mata pelajaran minor terancam tidak
diajarkan, seperti bahasa asing, kecuali bahasa Perancis. Kekurangan guru daam
bidang tertentu perlu segera dicari pemecahannya.
4.
Ujian akhir; banyak yang kurang senang
dengan semakin dominannya kurikulum yang dikaitkan dengan public examination.
Perlu diadakan ujian yang seragam untuk anak-anak yang berusia 16 tahun.
5.
Penyusutan dan reorientasi pendidikan
tinggi; oleh karena perubahan demografis dan sumber dana yang makin terbatas
institusi-institusi kecil, beberapa jurusan dan beberapa mata kuliah terpaksa
ditutup; rasio murid dan staf pengajar makin besar; lembaga–lembaga keuangan
perlu mengambil langkah-langkah untuk menghemat dana penelitian terutama dalam
ilmu – ilmu terapan dan teknik, dan lembaga-lembaga yang sudah baik (centres of excellence).
6.
Continuing education; program-program
baru dalam rangka pengembangan karir staf serta pendidikan yang bersifat ‘refreshing’ yang mungkin dilaksanakan
dengan teknik pendidikan jarak jauh (distance-learning) akan berjalan
tersendat-sendat dan lamban oleh karena kurangnya dana dan dukungan dari
pimpinan.
7.
Guru-guru lanjut usia cenderung
menimbulkan stagnasi dan mundurnya semangat; namun demikian mereka mungkin
lebih baik dipakai karena pengalamannya, akan tetapi harus diambil kebijaksanaan
untuk memperbaiki gaji serta sistem penilaian yang mampu memberikan insentif.
Juga diperlukan sistem pendidikan dalam jabatan (inservice training) yang lebih baik yang mampu menyeleksi guru-guru
yang tidak efektif sama sekali sehingga terbuka peluang untuk merekrut
guru-guru muda yang baik.
8.
Kebencian terhadap generasi muda;
pengangguran anak-anak muda, hancurnya displin orang tua serta faktor-faktor
lain yang mungkin menimbulkan kebencian atas budaya generasi muda. Mungkin
tidak banyak yang dapat diharapkan dari sistem pendidikan, akan tetapi
setidak-tidaknya pendidikan dapat menjembatani jarak antara pihak generasi muda
dengan masyarakat lainnya. Untuk itu barangkali diperlukan suatu kebijakan
politik untuk mendorong kohesi sosial.
Cukup banyak isu pendidikan yang
dihadapi Inggris selain yang disebutkan di atas, yaitu setelah tahun 1985
Inggris sedang menghadapi kemunduran dalam bidang pendidikan. Berikut ini
sebagian dari masalah – masalah itu.
Masuknya imigran dari berbagai pelosok
dunia seperti Afrika, Karibia, Pakistan,
Bangladesh dan lain-lain telah menimbulkan berbagai persoalan yang tak mudah
teratasi. Didengungkan konsep “multiculturalism”
dan “assimilation” agar masyarakat
dapat digiring menerima dan menghargai kehadiran bermacam ras dan budaya dalam
masyarakat dapat digiring menerima dan menghargai atau mengurangi diskriminasi.
Walaupun diakui bahwa tidak mungkin mewujudkan asimilasi total, tetapi
setidak-tidaknya membimbing kelompok-kelompok minoritas berintegrasi dalam
gelombang kehidupan masyarakat dalam pengertian luas. Hal ini dipersulit lagi
dengan strukutr sosial masyarakat yang sudah sejak lama mengenal kelas-kelas
sosial.
Kurang berhasil atau gagalnya
anak-anak imigran dalam sistem pendidikan di Inggris terutama berasal dari
India Barat (Pakistan, Bangladesh) disebabkan banyak faktor, antara lain: a)
sikap rasialisme dan “streo-typing”;
b) pada umumnya mereka tidak mendapatkan pendidikan prasekolah, dan tidak
cocoknya kurikulum dengan metode pengajaran dan kebutuhan anak-anak; c) variasi
dialek bahasa Inggris yang sangat besar; dan d) faktor sosio-ekonomis orang tua
mereka.
Masalah lain yang dihadapi pendidikan
Inggris adalah adanya tuntutan dari pihak pemimpin Islam di Inggris agar
diadakan segregasi sekolah bagi anak-anak Muslim, terutama bagi anak-anak
wanita. Sebegitu jauh tuntutan itu tetap tidak dapat diterima karena Inggris
sudah sejak lama melaksanakan sistem pendidikan yang disebut “co-education”, yaitu menggabungkan
pendidikan bagi anak-anak pria dan wanita dalam satu kelas atau sekolah.
Isu tentang rendahnya mutu lulusan
sekolah dasar dan sekolah menengah secara umum mendapat kecaman dan kritikan
keras cukup lama di Inggris, serta makin banyaknya anak-anak yang berhenti
sekolah untuk selamanya sebelum usia 16 tahun, khusunya kategori siswa purna
waktu (full-time). Yang terakhir ini
merupakan fenomena yang tidak dijumpai pada negara-negara barat lainnya.
Rendahnya motivasi generasi muda Inggris ini untuk melanjutkan pendidikannya
karena mereka mempersepsikan bahwa usaha-usaha pendidikan tidak akan mendapat
jaminan suatu pekerjaan atau profesi yang baik,
Dalam bidang fisik, masalah yang
dihadapi adalah kurangnya jumlah prasekolah di samping kira-kira 1/3 dari
seluruh gedung pendidikan Inggris sudah tua dan tidak layak lagi untuk
pelayanan pendidikan yang selalu dituntut bermutu. Pada tahun 1992, biaya
pembangunan baru atau perbaikan diperkirakan sekitar 4 (empat) miliar
pound-sterling Inggris.
Kemunduran pendidikan juga terlihat
dari kurangnya guru yang berkualitas dan sulitnya merekrut calon-calon yang
baik. Hal ini ada kaitannya, dengan gaji guru yang rendah. Pemerintah sedang
melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kompensasi ini disamping upaya-upaya
lain untuk meningkatkan status sosial atau martabat guru yang sudah lama
mengalami kemerosotan.
Dengan kemerosotan tersebut, maka
pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pendidikan baru yang dikenal dengan Education Act 1988 yang dianggap sebagai
suatu reformasi di bidang pendidikan yang cukup fundamental. Ada 4 jenis
perubahan mendasar yang dicakup dalam undang-undang baru itu.
Pertama,
kurikulum nasional (national curriculum).
Ada 10 mata pelajaran yang wajib diajarkan di seluruh sekolah, baik sekolah
negeri maupun swasta. Waktu yang dialokasikan untuk setiap topic dalam
kurikulum sudah ditentukan, dan wajib bagi guru-guru urnuk melaksanakan semua
yang telah ditetapkan dalam kurikulum walaupun pihak guru hampir tidak
dilibatkan dalam penyusunannya.
Kedua, ujian nasional (national student assessment). Ujian
secara nasional ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa kurikulum nasional
terlaksana dengan baik dan dikuasai oleh siswa. Ujian ini dilakukan pada siswa
usia 7, 11, 14, dan 16 tahun. Tujuan lain adalah untuk mengetahui unjuk kerja
masing-masing sekolah sehingga dapat memberikan informasi kepada orang tua
murid atau masyarakat.
Ketiga, hak pilih orang
tua murid (parental choice). Aspek
yang dianggap paling radikal dalam reformasi ini ialah bahwa setiap orang tua
murid bebas memilih ke sekolah mana mereka akan memasukkan anaknya. Hal ini
berdampak makin berkembangnya sekolah-sekolah yang baik, dan sebaliknya makin
berkurangnya jumlah murid pada sekolah-sekolah yang bermutu rendah atau sekolah
yang kurang diminati masyarakat, bahkan mungkin ada yang terpaksa ditutup.
Keempat, manajemen sekolah
secara lokal (lokal management of schools). Sistem memberikan kekuasaan
yang lebih besar kepada dewan sekolah yang disebut board of governors terutama
dalam mengatur dan mengawasi anggaran sekolah. Dalam beberapa kasus juga terdapat
wakil dari siswa yang sudah berumur di atas 18 tahun.
Dalam undang-undang
baru ini setiap sekolah tetap diawasi
dan diinspeksi secara berkala oleh sebuah badan resmi yang independen yaitu
Inspektorat Pendidikan, Her Majesty’s
Inspectors (HMI), yang melakukan inspeksi setiap tahun setahun.
- SISTEM PENDIDIKAN NEGARA CINA
A.
LATAR
BELAKANG
Cina
adalah satu negara yang paling luas didunia dengan luas daerahnya sekitar 9,6
juta kilometer persegi atau sama dengan
6,5% dari luas tanah global. Dua pertiga dari daerah ini terdiri dari gurun
pasir dan pegunungan.
Cina
pada umumnya adalah Negara agraris. Pada tahun 1952, pekerja tani mencapai
83,5% dari keseluruhan angkatan kerja sosial di Cina, sedangkan buruh industri
hanya 7,4%, dan pekerja di sektor jasa 9,1%. Tetapi setelah melalui pembangunan
semenjak tahun 1950-an, keadaan diatas berubah cukup signifikan. Pada tahun
1989, misalnya, persentase pekerja tani turun menjadi 60,2%, buruh industri
naik menjadi 21,9, dan bidang jasa naik enjadi 17,9%.
Sistem
perekonomian Cina adalah sistem ekonimis sosialis pasar berdasakan pemilikan
oleh Negara.
B.
POLITIK
DAN TUJUAN PENDIDIKAN
Prinsip-prinsip
pendidikan di Cina adalah bahwa pendidikan itu harus berfungsi sebagai
penggerak dan pebentuk modernisasi sosialis dan harus diintegrasikan dengan
pekerjaan-pekerjaan praktis agar terjamin pengembangan moral, intelktual serta
fisik para pelakunya dan generasi penerus.
Tujuan
umum pengembangan pendidikan Cina ialah untuk membangan kerangka dasar sistem
pendidikan yang dapat dipakai dan
disesuaikan dengan keperluan gerakan modernisasi sosiais, diarahkan pada
tuntutan abad 21, dan yang merefleksikan karakteristik dan nilai-nilai Cina.
C.
STRUKTUR
DAN JENIS PENDIDIKAN
1)
Pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
- Pendidikan dasar (Basic Education,
BE),
Mencakup pendidikan taman
kanak-kanak, sekolah dasar, dan pendidikan menengah.
Dengan spesifikasi lamanya pendidikan pada setiap jenis dan level
pendidikan sebagai berikut:
- Pendidikan
prasekolah atau taman kanak-kanak menerima murid pada usia pada tiga
tahun atau lebih.
- Sekolah
dasar berlangsung selama 5 atau 6 tahun, menerima murid pada usia 6
tahun.
- Pendidikan
menengah terdiri dari sekolah menengah tingkat pertama selama 3 atau 4
tahun, dan sekolah menengah tingkat atas selama 3 tahun.
- Pendidikan teknik dan kejuruan ( Technical
And Vocational Education, TAVE ).
Diselenggarakan terutama pada
sekolah-sekolah spesialisasi pada tingkat menengah, sekolah keterampilan bagi
pekerja, sekolah kejuruan tingkat menengah, dan akademi kejuruan dan teknik.
- Pendidikan Tinggi (Higher Education,
HE)
Pada dasarnya adalah lembaga
pendidikan tinggi reguler.
- Pendidikan orang dewasa
Menyelenggarakan program-progam
literasi, dan berbagai bentuk sekolah yang targetnya adalah melayani
orang-orang dewasa yang tidak mendapat atau sedikit sekali memperoleh
pendidikan.
2)
Pendidikan
Prasekolah
Perkembangan pendidikan prasekolah
di Cina selalu berpegang pada prinsip bahwa pelaksanaanya tergantung terutama
pada inisiatif atau prakarsa masyarakat setempat. Di luar dari yang diupayakan
oleh pemerintah setempat, prasekolah banyak dikelola oleh
departemen-departemen, unit-unit kerja serta organisasi sosial namun tetap
berada dalam aturan dan undang-undang Negara. Pendidikan prasekolah pada
umumnya dilaksanakan secara purna waktu. Pendidikan anak-anak pada taman
kanak-kanak ini dilakukan berbentuk permainan, olah raga, kegiatan kelas,
observasi, pekerjaan fisik, serta aktivitas sehari-hari.
3)
Pendidikan
Khusus
4)
Pendidikan
Vokasional, Teknik, Dan Pendidikan Tinggi.
5)
Pendidikan
Orang Dewasa dan Pendidikan Nonfomal
D.
MANAJEMEN
PENDIDIKAN
1)
Otorita
Pola
sistem manajemen pendidikan di Cina ialah tersentralisasi, mulai dari level
pusat, propinsi, kotamadya, kabupaten, termasuk daerah-daerah otonomi setingkat
kotamadya. Departemen perencanaan, keuangan, tenaga kerjam dan personalia
pemerintah pada semua tingkat ikut membantu kantor-kantor pendidikan dalam
merumuskan perencanaan pembangunan pendidikan, termasuk anggaran dan sistem
penggajian pegawai. Komisi pendidikan negara (state education commission,
SEDC) adalah organisasi profesional pemerintah yang punya tanggung jawab
penuh terhadap pelaksanaan administrasi pendidikan. Dalam tahun 1985,
pemerintah memutuskan mendelegasikan tanggung jawab pendidikan dasar kepada
penguasa setempat, dan mengimplementasikan sistem manajemen oleh beberapa
departemen untuk pendidikan. Dengan demikian, kota-kota kecil di daerah-daerah
pedalaman dibebani sebagian tugas untuk pengadaan pendidikan setempat.
Pengawasan
pendidikan di Republik Rakyat Cina dijalankan dengan sistem pejabat
pemerintahan yang lebih tinggi memonitor, menginspeksi, menilai dan memberikan
bimbingan terhadap pekerjaan pejabat-pejabat pemerintahan yang lebih rendah,
termasuk pejabat-pejabat pendidikan dan sekolah-sekolah. Tujuan pengawasan ini
adalah untuk menyupervisi pelaksanaan undang-undang, peraturan, keputusan,
pedoman-pedoman, serta untuk meyakinkan perealisasian tujuan pendidikan dan
sekaligus untuk perbaikan kualitas pendidikan. Jaringan pengawasan ini sudah
berjalan.
2)
Pendanaan
Alokasi
dana pemerintah merupakan sumber dana utama untuk pembiayaan pendidikan di Cina,
dan alokasi ini tersedia pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sesungguhnya, alokasi dana yang ada pada daerah disediakan untuk biaya pendidikan yang dikelola oleh
pemerintah daerah, sedangkan anggaran yang ada di pemerintah pusat disediakan
untuk lembaga-lembaga pendidikan yang berada di kementrian-kementrian lain, dan
untuk bantuan-bantuan khusus proyek-proyek nasional kependidikan. Di samping
itu, pemerintah juga berusaha keras untuk mengumpulkan dana pendidikan dari
berbagai sumber lain, seperti dari industri dan perusahaan, dari masyarakat
setempat, pemasukan yang diambilkan dari pelayanan jasa-jasa sosial yang
semuanya digunakan untuk keprluan perbaikan kondisi pendidikan. Juga diperoleh
pemasukan dari uang sekolah dan berbagai pungutan lainnya dari masyarakat atau
siswa/mahasiswa.
Dalam
tahun 1990, pemerintah menyediakan dana sebesar 43,3 miliyar RMB (Renminbi)
yuan untuk pendidikan, yaitu 13,1 % dari pendapatan negara setahun; anggaran
dan pendapatan lainnya untuk pendidikan kurang lebih 11,6 miliyar RMB yuan.
Anggaran pemerintah tahun 1991 adalah 115 RMB yuan untuk seorang murid sekolah
dasar, dan 255 RMB yuan untuk seorang siswa sekolah menengah. Semenjak tahun
1981, Cina sudah menggunakan pinjaman Bank Dunia untuk pembangunan pendidikan.
Pada
dekade terakhir, sejumlah permasalahan besar telah terpecahkan. Total dana
pendidikan nasional telah mencapai rata-rata 20% per tahun, dan mencapai 548
milyar yuan pada tahun 2002, lima kali lebih banyak dibanding tahun 1993. Di
akhir abad 20, wajib pendidikan dasar 9 tahun telah mendekati universal dan
remaja dan orang-orang setengah baya telah bebas dari buta huruf, sementara
pendidikan menengah telah meningkat dengan sangat pesat. Sejak tahun 1999,
institusi pendidikan tinggi telah mengerahkan banyak siswa setiap tahunnya
hingga tahun 2002. Terdapat 16 juta siswa di jenis pendidikan tinggi yang
berbeda. Berdasarkan statistik UNESCO terakhir skala pendidikan tinggi Cina
adalah terbesar di dunia. Selama sepuluh tahun perubahan dan pengembangan
secara keseluruhan telah menciptakan suatu pemandangan pendidikan baru di Cina.
3)
Personalia
Dalam
tahun 1990, Cina memiliki 13,45 juta guru, staf administrasi dan staf pendukung
yang tersebar pada berbagai industri dari berbagai jenis dan tingkat
pendidikan- 13,37 juta di antaranya adalah guru purna waktu. Jumlah ini terdiri
dari 5,58 juta guru pendidikan dasar, 3,63 juta guru sekolah menengah, dan
394,500 staf pengajar perguruan tinggi reguler. Dibandingkan dengan tahun 1980,
jumlah pegawai dalam jajaran pendidikan menigkat 1,91 juta orang; jumlah guru
purna waktu naik 1,04 juta. Dengan demikian, jumlah guru di Cina sudah cukup
memadai, dan tugas utama mereka untuk masa yang akan datang adalah meningkatkan
kualitas profesional dan ideologi dan memaksimalkan strukturnya.
Untuk
meyakinkan tercapainya kualitas dan standar pendidikan dan pengajaran,
pemerintah telah menetapkan kriteria dan persyaratan-persyaratan akademis untuk
mendapatkan sertifikat profesional bagi guru-guru meningkatkan kualifikasi
profesional melalui pendidikan lanjutan. Ada dua bentuk pendidikan lanjutan:
pendidikan purna waktu, dan pendidikan dalam jabatban (inservice training)
yang kebanyakan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi.
Pendidikan ini dapat pula diselenggarakan dalam bentuk workshop dan
seminar-seminar tentang materi pelajaran dan metodologi pengajaran. Guru-guru
juga boleh mengikuti ujian nasional pendidikan tinggi bagi orang-orang yang
belajar mendiri. Guru-guru yang mengikuti program-program pendidikan lanjutan
tetap digaji penuh dan biaya-biaya pendidikan ditanggung negara. Pemerintah
mengakui kualifikasi guru-guru yang menyelesaikan pendidikan dengan baik dengan
melakukan penyesuaian status mereka. Beberapa ketentuan penyesuaian ini
ditetapkan sebagai berikut;
a.
Menaikkan
status ekonomi guru dan memprbaiki kondisi kerja mereka. Gaji guru telah
dinaikkan beberapa kali dalam tahun-tahun terakhir. Guru sekolah dasar dan
menengah diberikan tunjangan tambahan berdasarkan tahun dinas mereka. Skala
penggajian guru 10% lebih tinggi dari skala gaji pegawai biasa. Pada beberapa
propinsi dan kotamadya, guru yang mencapai dinas 30 tahun berhak menerima gaji
penuh setelah mereka memasuki masa pensiun.
b.
Memberikan
honorarium dan imbalan. Tanggal 10 september dinyatakan sebagai Hari Guru.
Hadiah Nasional diberikan kepada guru-guru. Taman kanak-kanak. Sekolah dasar
dan sekolah menengah yang telah memberikan kontribusi yang istimewa.
c.
Menetapkan
sistem tenure pada sekolah dasar dan menengah. Guru sekolah dasar dan menengah
dimasukkan dalam kategori profesional. Oleh sebab itu mereka berhak atas skala
gaji yang sama dengan profesional lainnya.
d.
Mendorong
lulusan sekolah menengah yang berbakat memasuki lembaga pendidikan guru
sehingga dengan demikian diperoleh masukan untuk calon guru yang bermutu.
Praktek keguruan harus diperbaiki untuk meningkatkan mutu pendidikan guru.
e.
Memberikan
sistem ijazah profesional kepada guru sekolah dasar dan menengah. Diperkirakan
sekitar 1,62 juta guru sekolah dasar dan menengah mengikuti ujian kualifikasi
antara tahun 1986 dan 1990.
Kualitas
angkatan kerja keguruan secara umum meningkat dengan konstan karena makin
besarnya perhatian pemerintah, dan telah pula memperkuat program-program
pendidikan guru.
4)
Kurikulum
dan metodologi pengajaran
Untuk
memperbaiki kualitas seluruh upaya pendidikan dan untuk meyakinkan tercapainya
keefektifan pendidikan, komisi pendidikan negara (SEDC) telah membentuk
kelompok-kelompok ahli dan merumuskan pedoman kurikulum bagi sekolah dasar dan
menengah. Mengingat besarnya perbedaan sosial ekonomi daerah-daerah, SEDC
membolehkan fleksibilitas penggunaan pedoman kurikulum oleh propinsi, daerah-daerah
istimewa, dan kotamadya. Penyesuain perlu dilakukan berdasarkan kondisi daerah
setempat, sejauh persyaratan-persyaratan dasar kurikulum terpenuhi. Ada dua
versi kurikulum sekolah dasar enam tahun; yang pertama unruk sekolah-sekolah
perkotaan, dan kedua untuk sekolah-sekolah dasar pedesaan atau pedalaman.
Kurikulum ini memuat 10 mata pelajaran, termasuk mata pelajaran pendidikan
moral, bahasa Cina dan matematika. Sekolah-sekolah di perkotaan, di samping
mata pelajaran itu, harus pula mengajarkan mata pelajaran olah raga untuk
anak-anak “grade” 1 dan 2, sedangkan sekolah-sekolah di desa/padalaman
harus menambahkan mata pelajaran pertanian untuk murid “grade” 6.
Sekolah dasar lima tahun tidak memberikan pelajaran olahraga.
Sekolah
menengah pertama memberikan 13 mata pelajaran wajib, termasuk di antaranya mata
pelajaran pendidikan moral dan politik, bahasa Cina, matematika, dan bahasa
asing. Sekolah menengah tingkat atas harus memberikan mata pelajaran secara
optimal sesuai keinginan siswa, kebutuhan sosial, dan kondisi sekolah. Bahasa
inggris adalah bahasa asing yang paling banyak diajarkan, walaupun sebagian
sekolah juga mengajarkan bahasa jepang, Rusia, Perancis, Jerman, dan Spanyol.
Silabus untuk masing-masing mata pelajaran dikembangkan dan disusun oleh para
ahli berdasarkan tuntutan kurikulum, dan disetujui oleh Badan Pengajaran
Sekolah Dasar dan Menengah SEDC.
Mengenai
lembaga pendidikan tinggi, SEDC menggariskan persyaratan dan prinsip-prinsip
pokok untuk penyusunan mata kuliah. Lembaga bertanggung jawab memformulasikan
kurikulum dan silabus sejalan dengan persyaratan yang ditentukan SEDC, dan
sesuai pula dengan tuntutan sosial masyarakat serta kondisi lembaga setempat.
Sebagai pola umum, lembaga pendidikan tinggi juga menawarkan beberapa mata
kuliah pilihan (optional) di samping mata kuliah wajib. Penyusunan buku teks
standar untuk lembaga pendidikan tinggi harus mendapat persetujuan panitia
khusus yang ditemukan oleh SEDC.
5)
Ujian,
Kenaikan kelas dan Sertifikat
Sekolah
dasar dan menengah melaksanakan empat macam ujian, yaitu ujian semester, ujian
tahunan, ujian akhir sekolah, dan ujian masuk ke sekolah menengah tingkat
pertama. Pada sekolah dasar, ujian semester, ujian tahunan dan ujian akhir
sekolah semuanya terbatas pada mata pelajaran bahasa Cina dan matematika. Ujian
masuk ke sekolah mengengah pertama dalam proses penghapusan. Ujian masuk ke
sekolah menengah tingkat atas umumnya bersifat selektif dan biasanya
digabungkan dengan ujian akhir sekolah menengah pertama. Ujian akhir pada
sekolah menengah atas terlepas dari ujian masuk ke pendidikan tinggi. Yang
pertama, yaitu ujian akhir sekolah menengah atas bersifat ujian untuk
mendapatkan ijazah, sedangkan yang kedua bersifat selektif. Ujian masuk ke
perguruan tinggi merupakan tujuan nasional dengan pemisahan antara ujian untuk
calon dari bidang sains dan bidang ilmu-ilmu sosial. Kepada siswa-siswa yang
berhasil lulus ujian akhir, baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah,
diberikan ijazah, dan kepada mahasiswa lulusan perguruan tinggi diberikan
ujazah serta gelar akademik setelah melalui berbagai penilaian.
6)
Evaluasi
dan penelitian pendidikan
Penilaian
pendidikan merupakan bentuk supervisi yang paling atas unjuk kerja sekolah dan
institusi-institusi pendidikan lainnya. Semenjak tahun 1980-an, penilaian
pendidikan telah mendapat perhatian khusus dan talah mengalami banyak kemajuan.
Di tingkat pendidikan tinggi dan sekolah menengah spesialisasi, penilaian lebih
ditekankan pada kualifikasi, standar, dan berbagai keistimewaan. Pada tingkat
sekolah dasar dan menengah, penilaian biasanya berubungan dengan aspek tujuan,
manajemen sekolah, kualitas pendidikan, dan kondisi sekolah. Penilaian biasanya
dilakukan oleh pemerintah setempat dan pejabat-pejabat pendidikan.
Dalam
hal penelitian pendidikan, sebuah jaringan penelitian telah terbentuk dengan
lebih dari 10.000 personil purna waktu di seluruh negara. Dana penelitian
disediakan oleh negara dan pemerintah setempat melalui dana khusus dan
proyek-proyek. Selain dari teori-teori dasar kependidikan, topik penelitian
pendidikan kebanyakan berkaitan dengan perubahan dan perkembangan pendidikan Cina
serta praktek-prektek pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian, temuan-temuan
penelitian secara langsung dapat melayani keperluan proses pembuatan kebijakan
dan proses reformasi pendidikan.
Pada
awal 1990-an, judul-judul pokok penelitian antara lain: hubungan antara
pembangunan pendidikan pedesaan dan kemajuan sosial masyarakat; isu-isu utama
mengenai teori dan praktek pendidikan kelomopok minoritas di Cina; teori dan
praktek tentang integrasi pendidikan dengan buruh produktif; teori dan praktek
tentang perundang-undangan pendidikan Cina; reformasi pendidikan keguruan dan
pembangunan angkatan kerja guru; reformasi kurikulum sekolah dasar dan menengah
dan materi pelajaran; reformasi metode pengajaran dan sistem ujian; pendidikan
pemberantasan buta huruf di Cina dan sejenisnya.
E.
REFORMASI DAN ISU-ISU PENDIDIKAN
Semenjak tahun 1980-an, pemerintah Cina
telah melakukan serangkaian pembaharuan pendidikan yang cukup efektif.
Reformasi ini mencakup berbagai aspek sebagai berikut;
1)
Penyesuaian
struktur pendidikan
Pada tahun 1980,
pendidikan menengah di Cina terutama terdiri dari sekolah menengah umum, dan
propinsi jumlah siswa pada sekolah teknik dan kejuruan lainnya hanya 19% dari
seluruh siswa sekolah menengah. Setelah perubahan struktur, proprsi ini
meningkat menjadi 46% pada tahun 1990. Perubahan juga dilakukan pada struktur
pendidikan tinggi. Dalam pensrrukturan mata kuliah, bidang-bidang yang paling banyak
diminati masyarakat berkembang dengan cepat, antara tahun 1978 dan 1990, jumlah
mahasiswa purna waktu dalam bidang keuangan dan ekonomi, politik dan hukum,
serta “liberal arts” naik secara berturut-turut 12,32 dan 2,2 kali
lipat. Sejumlah besar bidang keilmuan baru dikembangkan. Berkenaan dengan
struktur dan level program, pengembangan program-program diploma makin
dipercepat. Pada tahun 1990, jumlah lembaga program diploma mencapai 455 buah
yang berarti 42,6% dari seluruh lembaga pendidikan tinggi dengan jumlah
mahasiswa 743,000, yaitu 36% dari total mahasiswa pendidikan tinggi Cina.
2)
Perubahan
dalam sistem manajemen
Sistem
baru desentralisasi diberlakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada
pejabat-pejabat daerah mengenai pendidikan. Dalam hal pengadaan pendidika, yang
selama ini pemerintah memegang tanggung jawab penuh, sekarang dikurangi, dan
tanggung jawab oleh perusahaan-perusahaan dan masyarakat berkembang dengan
pesat. Di samping itu, tingkat otonomi institusi juga mengikat. Perubahan ini dipandang
sebagai suatu sukses besar terutama di daerah-daerah pedesaan atau pedalaman.
Pada awal 1990-an, diusahakan pula memperbaiki sistem kontrol makro dan
internal institusi.
3)
Reformasi
komprehensif pendidikan
Semenjak tahun
1987, SEDC memulai pilot proyek pada 15 kotamdya dan 116 kabupaten. Isi pokok
dalam reformasi ini adalah: (a) meningkatkan koordinasi ekonomi, sains, dan
teknologi, pendidikan dalam semua tingkat dan jenis oleh pemerintah; (b)
mengubah sistem penerimaan dan sistem penugasan pekerjaan pada sekolah menengah
dan menyesuaikannya dengan sistem kepegawaian; (c) memperbaiki struktur
keseluruhan pendidikan di perkotaan; dan (d) meningkatkan diversifikasi
pendidikan menengah atas. Isi pokok reformasi pendidikan di daerah pedesaan
atau pedalaman mencakup koordinasi dan integrasi menyeluruh dalam bidang
pertanian, sains dan teknologi, dan pendidikan; dan manajemen BE, TAVE, dan AE,
sehingga mampu memfasilitasi pembangunan sosio ekonomi dan pendidikan.
Masalah utama yang dihadapi
pendidikan Cina dalam tahun 2000 ini antara lain tingkat irasionalitas dalam
sturktur pendidikan, misalnya, TAVE belum dikembangkan secara baik; investasi
yang tidak mencukupi dalam pendidikan dan sekolah-sekolah yang dalam kondisi
masih memprihatinkan; prinsip-prinsip pendidikan, isi, dan metodologi masih
jauh dari realita sosial; dan efisiensi sistem belum ideal. Jadi, secara umum,
sistem pendidikan Cina belum lagi mampu disesuaikan dengan program pembangunan
sosialis nasional.
Pemerintah Cina telah menyusun
program pembangunan pendidikan 10 tahun dan perencanaan pendidikan 5 tahun.
Dengan program dan perencanaan ini, diantisipasi bahwa pada akhir abad 20 atau
pada awal abad baru struktur pendidikan Cina akan lebih rasional, kualitas
pendidikan akan meningkat cukup signifikan, dan personil pendidikan akan lebih
profesional. Dengan demikian, sistem pendidikan akan mampu memenuhi tuntutan
pembangunan sosio-ekonomi masyarakat bangsa.
BAB III
SIMPULAN
Di cina, Pada tahun 1980, jumlah
pegawai dalam jajaran pendidikan meningkat 1,91 juta orang; jumlah guru purna
waktu naik 1,04 juta. Total dana pendidikan nasional telah mencapai rata-rata
20% per tahun. Sedangkan jumlah SD di negeri Panda ini mencapai 400.000 dengan
murid hingga 120 juta anak. APK SD di sana mencapai 98%. Sedangkan jumlah SMP
dan SMA kurang lebih 60.000 dan 30.000,
plus 3.000 perguruan tinggi.
Sedangkan di inggris, pada tahun
1979-1980 Belanja
pendidikan dan ilmu pengetahuan tahun 1990 kurang lebih 14.1% dari total
anggaran pemerintah. Dalam segi hasil penelitian, inggris memiliki 2000 proyek
penelitian yang telah dilaksanakan dalam 240 lembaga sampai tahun 1968. Dan
sumber dana penelitian terbesar adalah dari departemen pendidikan dan ilmu
pengetahuan.
Dilihat
dari segi jumlah lembaga pendidikan dan jumlah guru, negara cina dipastikan
lebih banyak karena jumlah penduduknya pun jauh lebih banyak dibandingkan
inggris. Namun jika dilihat dari mutu dan sistem pendidikannya, maka inggris
lebih maju dari pada cina.
DAFTAR PUSTAKA
Agustiar
Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Bandung: Lubuk Agung, 2001
T.A. Fauzi Soelaiman dan M. Fauzan Adziman, Sistem Pendidikan di Inggris,
London: Divisi Pendidikan, Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI), 2012
file:///C:/Users/USER/Downloads/PERBANDINGAN%20PENDIDIKAN/Simbah%20Sinau%20%20Perbandingan%20Sistem%20Pendidikan%20di%20Inggris%20dengan%20Indonesia.htm
tinggi dalam proses seleksi calon siswa dan dalam pembiayaannya dibantu
oleh pemerintah.
sangat membantu terimakasih
BalasHapus